Evaluasi UN 2014
Dari JOKOWI Hingga SMS Kunci Jawaban
UN 2014 kembali carut marut dengan munculnya Jokowi di soal sampai beredarnya kunci jawaban dengan bebas merdeka di kalangan siswa peserta ujian. ICW bersama Irjen Kemendikbud, Haryono Umar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di SMPN 67 Jakarta, Rabu (7/5/2014), terkait beredarnya bocoran jawaban untuk 20 jenis soal Bahasa Inggris ujian nasional 2014.
"Hasil sidak sementara menemukan banyaknya telepon seluler dan alat komunikasi lain yang dibawa oleh murid peserta UN 2014 ke dalam kelas," kata Peneliti ICW Febri Hendri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/5/2014).
Menurut dia hal ini ternyata tidak menjadi perhatian pengawas UN dan panitia penyelenggara.
"ICW dan Itjen menemukan puluhan HP milik siswa yang berisi bocoran jawaban untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia," katanya.
Berdasarkan percakapan SMS (short message system) dalam HP siswa diketahui bahwa bocoran tersebut disebar beberapa menit sebelum ujian dilaksanakan pada pukul 07:30 WIB.
"Pesan SMS bocoran UN diduga berasal dari kalangan guru disekolah tersebut. Auditor Itjen Kemdikbud dan ICW masih menyelidiki dugaan kebocoran soal disekolah ini," katanya.
Dijelaskan bocoran kunci jawaban selalu mewarnai pelaksanaan Ujian Nasional setiap tahun. Bocoran tersebut selalu beredar dikalangan siswa dalam berbagai modus. Meski telah beredar akan tetapi hal tersebut selalu dibantah oleh pihak Kemendikbud atau kepala daearah.
"Padahal, mungkin saja bocoran tersebut berasal dari pembocoran naskah UN yang telah dibocorkan pihak-pihak tertentu. Bantahan langsung yang disampaikan oleh pihak Kemdikbud, tanpa memvalidasi bocoran dengan kunci jawaban, merupakan pengabaian atas kemungkinan bocornya naskah UN," katanya.
Terkait dengan bocoran ujian nasional ICW telah mengadukan Kemendikbud dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) pada KIP (Komisi Informasi Pusat) tahun 2012. Pengaduan ini terkait dengan tidak dipenuhinya permintaan informasi ICW oleh Kemdikbud dan BSNP untuk memvalidasi bocoran UN SMP 2012 yang beredar dikalangan siswa.
Padahal, ICW menemukan bahwa bocoran UN SMP tahun 2012 untuk mata pelajaran Matematika dan IPA telah beredar dikalangan siswa sehari sebelum ujian.
"Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa bocoran tersebut memiliki tingkat kebenaran 60 persen dari total soal. Dengan tingkat kebenaran ini maka murid yang menggunakan bocoran dapat lulus UN tahun 2012 tersebut," katanya.
Dijelaskan keputusan KIP adalah kunci jawaban adalah informasi publik. Kemendikbud dan BSNP diperintahkan memenuhi permintaan informasi ICW. Namun sampai saat ini, perintah KIP tersebut tidak dilaksanakan oleh Kemendikbud dan BSNP.
"ICW juga belum menerima kunci jawaban dari Kemendikbud. Karena Kemendikbud dan BSNP tidak melakukan banding dan keberatan kepada KIP dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ditetapkan maka putusan KIP telah inkracht," katanya.
Menurut Febri, terkait dengan hal ini dan berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka ICW mengajukan permohonan eksekusi putusan KIP pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah permohonan ini maka PN Jaksel akan melakukan sita eksekusi pada Kemendikbud dan BSNP.
"Jika eksekusi berhasil maka hal ini akan menjadi preseden dikemudian bahwa bocoran UN bisa divalidasi sehingga kebocoran naskah bisa dibuktikan," katanya.
Ujian Nasional (UN) 2014 tingkat SMP di Jawa Timur dan beberapa propinsi di Indonesia, sempat kacau gara-gara nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali nongol dalam lembar soal.
Kementerian Pendidikan Nasional, memang telah menarik lembar soal Bahasa Indonesia yang terdapat nama sosok yang tenar disapa Jokowi tersebut sebelum UN berlangsung.
Namun, lantaran pertanyaan nomor 13 yang memuat nama Jokowi itu dihapus, lembar soal yang diterima peserta justru rusak. Sebabnya, mereka tidak bisa menemukan pertanyaan nomor 13 dalam lembar soal tersebut.
Hal ini dibenarkan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim Salamun, Senin (5/5/2014).
Menurutnya, adanya soal yang tidak lengkap karena ketidaktepatan saat memasukkan nomor soal. Ini setelah 12 soal pertama ditarik karena mencantumkan nama Jokowi.
"Mungkin waktunya terlalu mepet sehingga terburu-buru dan tidak cermat dalam memasukkan soalnya," kata Salamun di Dinas Pendidikan Jatim.
Sebelumnya, Kemendikbud sempat mengganti soal Bahasa Indonesia karena terdapat nama Jokowi di beberapa soal.
Penarikan soal ini dilakukan ketika proses pencetakan sedang berlangsung di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo. Dalam proses penarikan melibatkan Polri hingga Polda Jatim.
Penarikan soal Jokowi ini untuk menghindari masalah seperti yang terjadi di unas tingkas SMA beberapa waktu lalu yang memuat nama calon presiden dari PDIP itu dalam soal cerita Bahasa Indonesia.
