Jadwal UN 2014 Setelah Pemilu
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan waktu pelaksanaan UN disesuaikan dengan kegiatan nasional salah satunya pemilu legislatif yang digelar 9 April 2014.
"Kami pertimbangkan jadwal UN dengan kegiatan-kegiatan nasional lain," ujar Nuh.
Menurut M. Nuh, Pihaknya sudah menyiapkan berbagai antisipasi untuk menghindari peristiwa keterlambatan pencetakan naskah UN yang berujung kekisruhan pada pelaksanaan UN tahun ini. Salah satunya, memasukkan percetakan yang pernah bermasalah ke dalam daftar hitam.
Menteri Nuh mengungkapkan Kemdikbud juga akan memperketat spek teknis dari percetakan yang akan ditunjuk, yakni dari sisi kemampuan percetakan, keseuaian dengan aturan main, kapasitas mesin, dan manajemen percetakan.
Terkait mata pelajaran umum yang akan diujikan dalam UN yang dimulai tanggal 14 April 2014 adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, serta terakhir mapel IPA untuk SMP/MTs/SMPLB. UN susulan SMA/MA dan SMK/MAK digelar pada 22-24 April 2014, sedangkan UN susulan SMP/MTs/SMPLB digelar tanggal 12-16 Mei 2014.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sudah mengeluarkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 97/2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan UN. Permendikbud itu mengatur tentang pelaksanaan UN tahun 2014.
Akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menuntaskan evaluasi pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013. Hasilnya banyak sekali terobosan yang siap dijalankan pada UN periode 2014 nanti. Diantara yang signifikan adalah, mengubah komposisi nilai ujian nasional (UN) murni dan ujian akhir sekolah (UAS) sebagai acuan kelulusan peserta didik.
Mendikbud Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA menuturkan rencana pengubahan ini masih belum final. "Tentu akan terus dimatangkan dan juga akan menampung masukan-masukan dari masyarakat. Khususnya pemangku urusan pendidikan," katanya.
Masukan dari masyarakat itu nantinya akan ditampung dalam forum pertemuan akbar bertajuk konvensi pendidikan. Dalam acara ini dibahas banyak hal soal pendidikan. Selain urusan unas, juga membahas tentang biaya sekolah, kurikulum, dan sebagainya.
Dalam ketentuan unas yang berlaku saat ini adalah, nilai UN murni memiliki bobot 60 persen. Sedangkan bobot sisanya sebanyak 40 persen diambil dari UAS. Nuh menuturkan komposisi itu bukan nilai mati yang tidak bisa diotak-atik.
"Bisa saja nanti diputuskan 50:50 (seimbang antara nilai unas murni dan UAS, red). Atau bahkan nilai UAS lebih besar dibandingkan dengan nilai unas murni," kata mantan rektor ITS Surabaya itu.
Menurut Nuh urusan komposisi nilai yang berujung pada keputusan siswa lulus dan tidak lulus sudah tidak terlalu signifikan. Sebab dari tahun ke tahun, jumlah siswa yang lulus unas hampir 100 persen.
Meskipun komposisi nilai unas murni dan UAS itu bisa diotak-atik, Nuh mengatakan sifat kenasional unas tidak boleh dicabut. "Ujian yang bersifat nasional itu mutlak, harus ada. Perkara komposisinya berapa persen, itu bisa dihitung lagi," tandasnya.
Menurut mantan Menkominfo itu, sifat ujian nasional itu bisa menjamin pelaksanaan unas bisa berfungsi sebagai pemetaan pendidikan. Dia mengatakan jika ujian nasional itu dihapus lalu menggunakan ujian-ujian per daerah, maka fungsi pemetaan kualitas pendidikan secara nasional tidak bisa dijalankan. Dia tetap berpendapat bahwa untuk mengukur kualitas pendidikan secara nasional, wajib menggunakan ujian yang dilaksanakan secara nasional juga.
Nuh juga menuturkan bahwa Kemdikbud bakal memperbaiki pembukuan rekapitulasi hasil nilai UN murni. Rekapitusi nilai unas murni itu akan disusun sampai tingkat unit pendidikan terkecil, yakni sekolah. Dia mengatakan mulai 2014 nanti akan diketahui kemampuan seluruh sekolah terhadap kompetensi-kompetensi yang diujikan dalam unas.
"Jadi tidak hanya ketahuan sampai provinsi hingga kabupaten dan kota saja. Tetapi bisa tahu sampai kecamatan dan sekolah ini lemah di kompetensi apa atau bagus dikompetensi apa," papar dia.
Melalui "rapor" pemetaan tersebut, Nuh mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi kepada sekolah secara tepat. Beliau menganalogikan bahwa rapor tersebut sama dengan hasil check up medis.
